DariWikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Bagi seseorang yang memperhatikan Al-Qur'an secara teliti, keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran pokok Islam (, hlm. 57-58). Keadilan dalam Islam tercermin dalam kandungan kitab suci nya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas perlindunganHak Asasi Manusia yang menjadi dasar kekuasaan kenegaraan dan diletakan kepada hokum, sehingga pelaksanaan kekuasaan ini ditempatkan dibawah kekuasaan hukum. (Moh. Kusnardi dan Harmaily, 1981; 156). Artinya bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mesti mendapat perlindungan baik oleh Pemulihannama baik, bahwa setiap orang berhak atas pemulihan nama baik dan hak-haknya oleh pengadilan yang berwenang atas tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau undang-undang. Penegakandan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 06 Nomber 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Philipus M. Hadjon mempunyai pendapat bahwa perlindungan Jakarta- Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang. Jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam UUD 1945. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. WargaNega ra da n Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Ag ama, edisi r evisi, Sekretar ian Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2010, h. 213- 362. Abdurrahman Supardi Usman AndiHamzah berpendapat bahwa perlindungan hukum bisa adalah . usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta secara pasti dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak asasi manusia. 2. Unsur Perlindungan Hukum Jaminankonstitusional hak asasi manusia menegaskan posisi bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti halnya konstitusi-konstitusi lain di seluruh dunia, juga mencakup masalah-masalah hak asasi manusia. UUD 1945 disusun sebelum Deklarasi Universal Hak EQPZ.